Periode reformasi juga menandai lahirnya lembaga baru yang hadir dalam sistem tata negara Indonesia. Lembaga yang dimaksud adalah?

Pelajarteladan.com – Kali ini kita akan belajar soal Periode reformasi juga menandai lahirnya lembaga baru yang hadir dalam sistem tata negara Indonesia. Lembaga yang dimaksud adalah?. Mari kita bahas soal tersebut untuk menjawab pertanyaan dengan tepat.

Soal: Periode reformasi juga menandai lahirnya lembaga baru yang hadir dalam sistem tata negara Indonesia. Lembaga yang dimaksud adalah?

A. Badan Pemeriksa Keuangan
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Kunci jawabannya adalah: B. Dewan Perwakilan Daerah.
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, periode reformasi juga menandai lahirnya lembaga baru yang hadir dalam sistem tata negara indonesia. lembaga yang dimaksud adalah dewan perwakilan daerah.

Pembahasan :

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga legislatif di Indonesia yang mewakili kepentingan daerah dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional. DPD merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang DPD:

1. Fungsi DPD: DPD memiliki fungsi utama dalam mengawasi, mengusulkan, dan memberikan pertimbangan terhadap pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. DPD juga memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan hakim agung, pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
2. Anggota DPD: Anggota DPD terdiri dari perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia, di mana masing-masing provinsi diwakili oleh 4 anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat provinsi bersangkutan. Anggota DPD memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih untuk dua periode berturut-turut.
3. Tugas dan Wewenang DPD: DPD memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta mengajukan usulan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPD juga memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah dan lembaga negara lainnya, serta dapat menghadiri dan mengikuti rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4. Hubungan DPD dengan DPR: DPD memiliki hubungan kerja sama dengan DPR dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR terkait RUU yang sedang dibahas, namun DPR memiliki wewenang akhir dalam mengambil keputusan terkait pembuatan undang-undang. DPD juga dapat mengajukan usulan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun perubahan tersebut harus disetujui oleh DPR dan Presiden.
5. Peran DPD dalam Peningkatan Demokrasi: DPD diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan mewakili kepentingan daerah dan memberikan suara bagi daerah yang mungkin tidak terwakili dengan baik di DPR. DPD juga diharapkan dapat mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan serta menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Itulah beberapa informasi tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia. DPD

Demikian jawaban dari soal tersebut. Pengen tahu jawaban soal yang lain? Kamu bisa menggunakan kolom pencarian untuk menemukan kunci jawaban yang benar.